JEKTVNEWS.COM- Pemilihan umum (pemilu) merupakan bagian penting dari sistem demokrasi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai dengan aspirasi mereka.
Salah satu strategi politik yang sering digunakan dalam pemilu adalah penerapan kebijakan populis atau pro-rakyat, yang bertujuan untuk memperoleh dukungan luas dari masyarakat.
Dalam artikel Populisme sebagai Bentuk Politik Pertahanan Pemimpin Lokal oleh Muhtar Haboddin yang dikutip dalam JPW (Jurnal Politik Walisongo), dijelaskan bahwa pemimpin populis pada kadar tertentu dapat dianggap sebagai sosok pahlawan, sebagaimana diungkapkan oleh Lee (2017).
Sementara itu, menurut Margaret Canovan (2000, 808), kaum populis berusaha menggalang dukungan melalui institusi demokrasi dengan mendekati massa yang mereka klaim sebagai wakilnya.
BACA JUGA:Polarisasi Sosial Sebagai Dampak Pemilu
Meskipun kebijakan populis dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, dampaknya tidak selalu positif dalam jangka panjang. Kebijakan ini biasanya dirancang untuk menarik simpati masyarakat dengan memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung, seperti subsidi, bantuan langsung tunai, penurunan harga barang pokok, atau peningkatan layanan publik secara gratis.
Tujuan utamanya adalah untuk memenangkan hati masyarakat, khususnya menjelang pemilu, dengan menunjukkan kepedulian pemerintah atau calon pemimpin terhadap kebutuhan rakyat. Namun, kebijakan populis sering kali mendapat kritik karena kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang, serta potensi ketidakseimbangan dalam implementasinya.
Salah satu dampak negatif dari kebijakan populis adalah potensi menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Masyarakat yang terbiasa menerima bantuan, seperti subsidi atau tunjangan, mungkin menjadi kurang termotivasi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.
Ketergantungan ini, dalam jangka panjang, dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Selain itu, kebijakan populis yang memerlukan alokasi anggaran besar, seperti subsidi bahan bakar atau bantuan tunai berkelanjutan, dapat membebani anggaran negara.
BACA JUGA:Dampak Pemilu Terhadap Psikologis
Untuk membiayai kebijakan semacam ini, pemerintah mungkin harus mengorbankan alokasi anggaran untuk program lain yang lebih esensial, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Akibatnya, pertumbuhan jangka panjang dapat terhambat, dan ketidakstabilan ekonomi berpotensi terjadi.
Lebih jauh lagi, kebijakan populis yang berfokus pada bantuan besar-besaran dapat mengabaikan dampak jangka panjang, seperti inflasi atau ketidakstabilan pasar. Misalnya, subsidi bahan bakar yang besar dapat menguras anggaran negara dan menimbulkan lonjakan harga ketika subsidi tersebut dihentikan.
Selain itu, ketergantungan pada kebijakan populis ini dapat membuat investor ragu untuk berinvestasi di negara yang dianggap tidak memiliki rencana ekonomi yang berkelanjutan. Ketimpangan sosial juga bisa muncul jika kebijakan ini tidak dijalankan secara merata. Manfaat kebijakan populis mungkin hanya dirasakan oleh kelompok tertentu, yang dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat, terutama mereka yang tidak merasakan manfaat tersebut.
BACA JUGA:Dampak Pemilu sebagai Indikator Demokrasi
Selain itu, janji-janji populis yang sering kali disampaikan dengan harapan yang tinggi bisa berakhir pada kekecewaan jika tidak terealisasi dengan baik. Ketika pemerintah atau pemimpin yang terpilih tidak mampu memenuhi janji-janji yang dibuat selama kampanye, masyarakat bisa merasa dikhianati. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah, yang pada gilirannya dapat merusak stabilitas politik dan sosial.