JEKTVNEWS.COM - Indonesia telah mengumumkan rencana ambisiusnya untuk mempercepat transisi ke energi berkelanjutan dan berkeadilan. Melalui Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership/JETP), Indonesia akan fokus pada lebih dari 400 proyek dengan nilai pendanaan mencapai US$20 miliar atau setara dengan Rp300 triliun. Informasi ini diungkap dalam draf Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) yang baru-baru ini diunggah ke situs jetp-id.org. Sebagai bagian dari rencana ini, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi 250 juta ton emisi karbon dari sektor pembangkit listrik berbasis grid yang terhubung langsung dengan jaringan PLN.
BACA JUGA:Inflasi Oktober 2023 Capai 0,17 Persen, IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat
Selain itu, Indonesia juga bertujuan untuk meningkatkan porsi pembangkit listrik dari sumber energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 44 persen hingga tahun 2030. Hal ini diharapkan akan membantu mencapai target nol emisi karbon (NZE) pada tahun 2050. Dalam dokumen tersebut, Sekretariat JETP Indonesia mengidentifikasi dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menjadi target utama untuk pensiun dini. Pertama, PLTU Pelabuhan Ratu di Sukabumi, Jawa Barat, yang semula dijadwalkan untuk pensiun alami pada tahun 2042, akan dipercepat pensiunnya hingga tahun 2037. Diperlukan investasi sekitar US$870 juta atau sekitar Rp13,8 triliun untuk pensiun dini PLTU ini yang memiliki kapasitas sebesar 969 megawatt (MW).
Kedua, PLTU Cirebon-1 yang mendukung pasokan listrik untuk Jawa, Madura, dan Bali direncanakan untuk dimatikan pada tahun 2037. Untuk menyuntik mati PLTU ini, diperlukan dana sekitar US$300 juta atau sekitar Rp4,7 triliun. Kepala Sekretariat JETP Indonesia, Edo Mahendra, menyatakan bahwa transisi ke energi berkelanjutan adalah kepentingan publik, dan realisasi pendanaan dari kemitraan ini menjadi salah satu cara untuk mewujudkan visi tersebut. Edo juga mengundang partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terkait rencana investasi JETP melalui formulir yang tersedia di situs web JETP. Batas waktu pemberian masukan adalah 14 November 2023.
BACA JUGA:Harga Gandum Melonjak, Negara-Negara Eropa Beralih ke Beras
Sekretariat JETP Indonesia akan mengolah masukan dari masyarakat untuk merancang dokumen CIPP yang akan menjadi dasar finalisasi rencana investasi ini. Edo menjelaskan bahwa dokumen CIPP JETP adalah dokumen yang akan diperbarui setiap tahun untuk mencerminkan perkembangan ekonomi global dan prioritas pembangunan dalam negeri. Partisipasi publik diharapkan dapat membantu menyempurnakan rencana ini sehingga implementasi kemitraan ini berjalan dengan baik dan berdampak positif pada transisi Indonesia ke energi berkelanjutan.