Presiden Jokowi Sudah Tegur KSP Moeldoko, Tak Percaya, Ini Buktinya

JAKARTA— Politisi Partai Demokrat Andi Arief menyebut Presiden Jokowi sudah menegur Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Selain Andi, politisi Demokrat yang lain juga meyakini itu.

Sebagai aktivis prodemokrasi pada era 1990-an, Andi berkeyakinan Presiden Jokowi sudah menegur mantan Panglima TNI Jenderal Purn Moeldoko atas upaya kudeta terhadap Partai Demokrat.

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (DPP) Partai Demokrat ini pun berharap agar Moeldoko insyaf dan tidak mengulangi kesalahan serupa.

“KSP Moeldoko sudah ditegur Pak Jokowi. Mudah-mudahan tidak mengulangi perbuatan tercela terhadap Partai Demokrat,” ujar Andi Arief melalui akun Twitter@Andiarief_, Jumat (5/2).

Sementara untuk penggalangan kudeta yang dilakukan oleh senior partai Demokrat, Andi Arief mengaku mampu memaklumi hal tersebut.

Menurutnya, para senior memang banyak yang kurang legowo Partai Demokrat dipimpin oleh generasi muda seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Buat beberapa senior partai yang kecewa dan kurang legowo dipimpin generasi muda (AHY), kami maklumi. Itu sisa-sisa feodalisme, tugas partai untuk mendidik,” katanya.

Senada Wasekjen Demokrat, Renanda Bachtar juga meyakini KSP Moeldoko sudah ditegur Presiden Jokowi.

Renanda juga menghormati tanggapan yang dipilih Istana Negara atas jawaban surat yang dilayangkan Ketum AHY.

Keyakinan tersebut didasari pada sikap Moeldoko yang cenderung gugup saat jumpa pers.

“Ya menurut kami bisa juga diterjemahkan efek dari teguran presiden kepada yang bersangkutan,” katanya.

Pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno telah menegaskan tidak akan membalas surat dari AHY. Alasannya, karena urusan yang dipermasalahkan adalah internal Demokrat.

“Kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan oleh Bapak Presiden, diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat. Kami sudah menerima surat itu,” ujar Pratikno dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/2/2021).

Namun demikian, Pratikno mengaku pihak Istana tidak bisa menjawab surat tersebut. Sebab itu adalah masalah Partai Demokrat. Sehingga Istana enggan untuk ikut campur.

Sumber: