Korban Keracunan Program MBG Akan Ditanggung Asuransi, BGN Perketat Pengawasan Pangan

JEKTVNEWS.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sebagai upaya pemenuhan gizi bagi kelompok rentan seperti pelajar, ibu hamil, balita, dan ibu menyusui, baru-baru ini diterpa isu serius menyusul kejadian keracunan massal di Kota Bogor, Jawa Barat. Kejadian tersebut bahkan ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh otoritas kesehatan setempat. Menanggapi insiden ini, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada para korban dengan menanggung seluruh biaya pengobatan mereka melalui skema asuransi.

BACA JUGA:Proyek Jalan Lingkungan Mengguyur Kota Jambi, 11 CV Kuasai Puluhan Paket Pekerjaan

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menuturkan bahwa pihaknya bertanggung jawab penuh atas dampak medis yang ditimbulkan dari konsumsi makanan MBG. Dalam rilis resminya pada Senin (12/5), Tigor menyampaikan bahwa seluruh biaya perawatan korban akan ditanggung melalui kerja sama dengan fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas yang telah ditunjuk. Langkah ini merupakan bentuk konkret BGN dalam memastikan bahwa program MBG tetap aman dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Tak hanya soal pembiayaan, BGN juga langsung bergerak cepat dengan memberikan peringatan keras kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit pelaksana teknis yang bertugas mendistribusikan makanan MBG. Teguran tersebut diberikan sebagai respons atas kelalaian yang memungkinkan makanan tercemar beredar hingga menyebabkan keracunan. Tigor menegaskan bahwa BGN rutin melakukan pengecekan terhadap sampel makanan yang didistribusikan dan tidak segan mengambil tindakan tegas jika ditemukan ketidaksesuaian kualitas.

BACA JUGA:Nopan Juara I Jambi Brewers Competition di Kompetisi Kopi Jambi Siginjai Fest 2025

Sebagai bentuk evaluasi menyeluruh, BGN juga berencana menggelar kembali pelatihan bagi para penjamah makanan di bawah koordinasi SPPG. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan serta keahlian para petugas dalam memilih bahan baku makanan yang layak dan higienis, demi mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

Selain menyoroti sisi teknis pengolahan makanan, BGN juga memfokuskan perhatian pada rantai pasokan bahan pangan. Pihaknya tidak segan menghentikan kerja sama dengan pemasok bahan makanan jika terbukti menyuplai produk yang tidak segar atau mencurigakan. Tigor menjelaskan bahwa para penjamah makanan perlu lebih teliti dalam memilih sumber bahan baku dan wajib memverifikasi kredibilitas supplier. Jika ditemukan bahwa keracunan bersumber dari bahan makanan yang disediakan oleh supplier tertentu, maka supplier tersebut akan diberikan peringatan keras. Bila tidak ada perbaikan, BGN akan mencabut kerja sama sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan konsumen.

BACA JUGA:Jay Idzes hingga Rizky Ridho, Inilah 9 Pemain Timnas Indonesia yang Dipercaya Jadi Kapten di Klubnya

Gagasan untuk memasukkan perlindungan asuransi bagi para penerima manfaat MBG sebenarnya pertama kali disuarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengkaji skema asuransi yang mampu menjamin berbagai risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan program MBG. Menurutnya, risiko seperti keracunan makanan dan kecelakaan kerja perlu dimasukkan dalam cakupan polis asuransi untuk melindungi penerima MBG, termasuk anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Skema ini dinilai penting bukan hanya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara dalam mengantisipasi dan mengelola risiko program. OJK dan BGN bersama mitra terkait tengah menyusun mekanisme yang efektif agar implementasi asuransi ini dapat segera diterapkan secara nasional.

BACA JUGA:Kualitas Layanan Semakin Meningkat, BRI Raih Digital Channel Terbaik Versi BSEM 2025

Program MBG sejatinya bertujuan mulia dalam meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat ditentukan oleh pengawasan ketat, ketepatan distribusi, serta jaminan mutu dari setiap makanan yang diberikan. Dengan insiden keracunan yang telah terjadi, pemerintah kini menghadapi tantangan besar untuk memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Penegakan standar mutu, evaluasi pemasok, hingga perlindungan asuransi menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan tersebut.

 

Ke depan, masyarakat berharap agar program MBG tetap berjalan, namun dengan sistem yang jauh lebih ketat, aman, dan bertanggung jawab. Pemerintah pun diharapkan konsisten dalam memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh generasi penerus bangsa benar-benar bergizi, sehat, dan bebas dari risiko yang membahayakan.

Sumber: