Program Baru Kemendikbud, Lulus SMK Langsung dapat Ijazah Diploma 2

Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan meluncurkan program SMK-D2 Fast Track. Lewat program ini, lulusan SMK tertentu bisa sekaligus mendapatkan ijazah Diploma 2 (D2).

Plt Dirjen Pendidikan Vokasi, Kemendikbud, Patdono Suwigjno menjelaskan, tujuan dari program ini untuk meningkatkan minat siswa SMK melanjutkan ke pendidikan vokasi. Sebab, minat siswa melanjutkan studi vokasi masih rendah hanya 8 persen.

“Itu pun kalau kita lihat lulusan SMK/SMA kalau masuk perguruan tinggi masuk universitas dulu, kalau tidak diterima baru masuk Politeknik,” kata Patdono, Selasa (5/5).

Patdono menambahkan, program ini juga akan dikemas semenarik mungkin. Misalnya, dengan membuka kesempatan pendidikan vokasi di luar negeri. Menurutnya, program pendidikan vokasi itu menjadi pilihan utama di jenjang pendidikan menengah dan tinggi.

“Pendidikan vokasi akan kami kemas dengan menarik, seperti adanya kesempatan ke Jerman, Swiss dan Belanda. ” ujarnya.

Direktur SMK Kemendikbud Bakrun menambahkan, untuk bisa mengikuti program ini, SMK harus memiliki kerja sama dengan Politeknik.

“Harus ada kerja sama antara industri, SMK dan Politeknik. Sebab, hanya Politeknik yang bisa menerbitkan ijazah Diploma,” terangnya.

Bakrun menjelaskan, siswa yang mengikuti program ini bakal menempuh sekolah selama empat tahun. Selama 2,5 tahun belajar di sekolah, satu tahun magang di industri, dan satu semester melakukan pembelajaran dengan program Problem Based Learning.

“Setelah empat tahun dia akan mendapatkan ijazah SMK, sertifikat kompetensi, dan ijazah Diploma dua,” uajarnya.

Nantinya, kata Bakrun, seluruh lembaga pendidikan vokasi juga diwajibkan bermitra dengan industri. Kemitraan bisa dimanfaatkan untuk pendidikan dan pelatihan dosen, pembentukan kurikulum, akreditasi, program magang, pembagian sumber daya hingga penyerapan lulusan.

“Nanti kita lihat ada beberapa yang dikembangkan, beberapa program keahlian yang jadi prioritas. Paling tidak ada empat, yaitu mesin, konstruksi, hospitality dan ekonomi kreatif,” tuturnya.

Namun, kendala dari program tersebut saat ini yakni, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Guru SMK Negeri mengalami kekurangan sebanyak 90.072. Padahal, jumlah kebutuhan di SMK Negeri mencapai 172.357 guru.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per akhir 2018, jumlah guru PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk SMK Negeri hanya 82.285 guru.

“Guru PNS hanya 82.285 orang ini juga terdapat di sekolah swasta 6.278. Berarti kita ada kekurangan 90.072 guru,” kata Plt. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Supriano.

Sumber: