Tekanan Harga Minyak Global, Pemerintah Hadapi Dilema Subsidi BBM dan Program MBG

JEKTVNEWS.OMLonjakan harga minyak dunia yang dipicu konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai memberikan tekanan yang cukup serius terhadap kebijakan fiskal Indonesia.

Dalam situasi ini, pemerintah dihadapkan pada sejumlah pilihan sulit, mulai dari kemungkinan penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga melakukan evaluasi terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Mengutip laporan AFP Forum, Indonesia hingga saat ini belum mengambil langkah pembatasan aktivitas seperti kebijakan kerja dari rumah (WFH), meskipun tekanan harga energi global terus mengalami peningkatan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menyoroti keterbatasan cadangan energi nasional yang dimiliki Indonesia.

Ia mengungkapkan bahwa ketersediaan pasokan bahan bakar di dalam negeri saat ini diperkirakan hanya mampu mencukupi kebutuhan sekitar 25 hari, sesuai dengan kapasitas fasilitas penyimpanan yang ada.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah mulai merencanakan pembangunan fasilitas penyimpanan energi baru di wilayah Sumatra guna memperkuat ketahanan energi nasional ke depan.

Namun demikian, tekanan global yang terjadi tetap membatasi ruang gerak pemerintah dalam menentukan kebijakan. Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen pada 2029 kini harus menghadapi potensi meningkatnya beban belanja negara akibat kenaikan harga energi.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies Indonesia, Yose Rizal Damuri, menilai bahwa kondisi tersebut sudah memasuki tahap yang cukup krusial.

Menurut Yose, pemerintah memiliki tiga opsi kebijakan yang masing-masing mengandung risiko, yakni mengurangi subsidi BBM yang selama ini berkontribusi sekitar 30 hingga 40 persen dari harga jual kepada masyarakat dan menyerap sekitar 15 persen anggaran negara, memangkas anggaran program MBG, atau melampaui batas defisit fiskal yang ditetapkan undang-undang sebesar tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Ia juga menyampaikan bahwa upaya efisiensi program MBG dengan memfokuskan pelaksanaan pada wilayah prioritas berpotensi menghasilkan penghematan anggaran hingga mencapai Rp100 triliun atau sekitar 5,9 miliar dolar AS.

Tekanan terhadap kebijakan energi nasional semakin meningkat akibat terbatasnya alternatif pasokan minyak di tengah gangguan distribusi global yang dipicu konflik di Timur Tengah.

Kondisi tersebut membuat tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor energi dinilai semakin rentan.

Dalam Sidang Kabinet yang berlangsung di Istana Negara pada 13 Maret 2026, Presiden Prabowo turut menyoroti dampak lanjutan kenaikan harga energi terhadap sektor pangan di dalam negeri.

Ia menegaskan bahwa lonjakan harga BBM berpotensi memicu kenaikan harga bahan pokok sehingga stabilitas pangan perlu menjadi perhatian utama pemerintah.

Presiden juga mengingatkan pentingnya upaya penghematan konsumsi energi agar ketahanan nasional dapat semakin kuat dalam beberapa tahun ke depan.

Saat ini pemerintah berada pada posisi dilematis, yakni antara menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan subsidi atau mempertahankan stabilitas fiskal negara di tengah tekanan ekonomi global.

Sejumlah langkah efisiensi pun mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi potensi krisis energi yang semakin nyata.

Sumber: hariandisway.id