Siapkan Anggaran 800 M, Presiden Perintahkan Perbaiki Jalan Rusak di Sumut Bulan Juli

Jumat 19-05-2023,05:10 WIB
Editor : Sandi

SUMATERA UTARA, JEKTVNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampaikan, bahwa perbaikan infrastruktur jalan yang terus digenjot oleh pemerintah adalah agar jalan-jalan produksi dan logistik tidak terganggu.

Menurutnya, jika jalur tersebut terganggu, maka berpotensi menaikkan ongkos logistik yang pada akhirnya bisa memicu kenaikan inflasi.

“Jangan sampai yang namanya jalur logistik, jalan-jalan produksi itu rusak parah, itu akan mengganggu dan akan menaikkan biaya logistik, menaikkan inflasi,” kata Presiden Jokowi, dikutip dari presidenri, Rabu (17/5).

BACA JUGA:Presiden Jokowi Sebut Jalan Tol di Jambi Selesai Tahun 2024

Presiden Jokowi menyebut bahwa perbaikan infrastruktur jalan rusak yang berada di Provinsi Sumatra Utara akan segera dikerjakan oleh pemerintah.

Perbaikan tersebut tidak hanya untuk ruas Jalan Gunting Saga yang ditinjau langsung oleh Presiden, tetapi juga jalan di Asahan.

BACA JUGA:Soal Jalan Angkutan Batu Bara di Jambi, Presiden Jokowi Perintahkan Gubernur Segera Selesaikan

"Langsung dikerjakan, bulan Juli sudah mulai semuanya, dan tidak hanya di Labuhanbatu Utara, termasuk di Asahan karena identifikasi kita sudah komplet,” tuturnya.

Presiden Jokowi juga menyebut bahwa perbaikan akan dilakukan di jalan lainnya di Provinsi Sumatra Utara (Sumut).

BACA JUGA:Usai dari Kota Jambi, Presiden Jokowi Kuker di Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi

“Tapi juga bukan hanya di Sumut saja, provinsi-provinsi yang lain juga semuanya akan kita cek satu per satu,” ungkapnya.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk perbaikan seluruh jalan di Provinsi Sumatra Utara.

BACA JUGA:Indonesia Raih Emas Cabang Sepakbola di SEA Games 2023, Erick Thohir Langsung Hubungi Presiden Jokowi

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetap memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki jalan yang menjadi tanggung jawabnya.

“Kita mengambil jalan-jalan infrastruktur yang kabupaten/kota dan provinsi tidak memiliki kemampuan sehingga sebagian kita ambil, sebagian tetap tanggung jawab provinsi, kabupaten/kota. Jangan enak-enak diambil alih, yang kabupaten/kota malah tidur, ndak, bukan itu maksudnya. Kita ini ingin membantu, mempercepat, memperbaiki karena keluhan masyarakat,” tutupnya.

Kategori :

Terpopuler