JAKARTA – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencatat, nilai aset negara tembus Rp11.098,67 triliun pada 2020. Jika dibandingkan pada 2019, nilai aset itu naik dari sebelumnya Rp10.467 triliun
“Tahun ini kita total aset itu sudah Rp 11.000 triliun,” kata Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN, Encep Sudarwan, Sabtu (17/7/2021).
Encep menyebutkan, beberapa asset tersebut terdiri dari aset tetap sebanyak Rp 5.976,01 triliun, aset lancar Rp 665,16 triliun, piutang jangka panjang Rp 59,32 triliun, investasi jangka panjang sebanyak Rp 3.173,08 triliun.
“Sebagian besar aset negara dalam bentuk Barang Milik Negara (BMN). Aset tetapnya saja hampir Rp 6.000 (Rp 5.976). Ditambah aset lancar lagi. Kan barang milik negara itu ada aset lancar, ada aset tetap,” terangnya.
Jika dilihat per kementerian/lembaga, ia menuturkan mayoritas BMN berada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar 1.937,73 triliun. Disusul oleh Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, senilai Rp1.749,48 triliun.
“Aset yang paling kaya itu PUPR sebesar Rp1.900 triliun,” ujarnya.
Encep menuturkan, secara berurutan Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp636,39 triliun, Kementerian Perhubungan Rp516,10 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp421,87 triliun, dan Polri Rp309,59 triliun.
Sementara, Kementerian Keuangan mengelola aset negara sebesar Rp114,25 triliun, Kementerian Agama Rp110,43 triliun, Kementerian Kesehatan Rp108,65 triliun, dan Kementerian Pertanian Rp81,28 triliun
“Jadi, DJKN memiliki pertanggungjawaban yang luar biasa, mengingat besarnya aset negara yang dikelola,” pungkasnya. (der/fin)