JAKARTA– Partai Demokrat kubu Moeldoko telah menyerahkan hasil kepengurusannya hasil dari Kongres Luar Biasa (KLB) ke Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat kubu AHY, Kamhar Lakumani meyakini Kemenkumham bakal bersikap profesional dalam merespons dan menyikapi hasil KLB Partai Demokrat ilegal ini.
“Kami berkeyakinan Kemenkumham akan bersikap profesional dalam merespon dan menyikapi ini karena KLB ini ilegal,” ujar Kamhar kepada wartawan, Kamis (18/3).
Kamhar mengatakan dalam KLB tersebut telah dilakukan secara ilegal. Karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat. Bahkan tidak ada Ketua DPD yang menghadiri acara tersebut.
“Karenanya kami menyebutnya sebagai KLB abal-abal. Semuanya serba tak jelas. Mulai dari penyelenggaranya yang tak jelas, karena DPP Partai Demokrat tak pernah menerbitkan SK Kepanitiaan kegiatan apa pun di Sibolangit pada waktu tersebut. Termasuk DPD Partai Demokrat Provinsi Sumut dan DPC PD Kabupaten Serdang Bedagai juga tidak menerbitkan SK kegiatan apapun pada waktu tersebut,” katanya.
Selain itu, Kamhar mengungkapkan kegiatan tersebut juga diikuti peserta yang tak jelas. Karena pada waktu yang sama tanggal 5 Maret 2021, seluruh pemegang hak suara Partai Demokrat baik itu Ketua DPD dari 34 Provinsi dan 514 Ketua DPC Kabupaten/kota sedang berada di daerahnya masing-masing karena ada kegiatan Rapat Kerja Daerah.
“Jadi, jika pun ada kader Partai Demokrat yang hadir di sana, mereka bukanlah pemilik hak suara atau tidak merepresentasi struktur Partai Demokrat. Bahkan fakta-fakta yang kami temukan, banyak yang hadir bukan kader Partai Demokrat atau tidak menjadi Kader Partai Demokrat lagi karena telah pindah partai,” ungkapnya.
Atas dasar itu, Kamhar meyakini bahwa Kemenkumham tidak akan mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko. Sehingga ketua umum Partai Demokrat yang sah adalah AHY.
“Maka kami berkeyakinan dari fakta-fakta yang ada, sama sekali tak ada celah untuk mengesahkan KLB abal-abal. Sekalipun ada aktor yang terafiliasi dengan kekuasaan yang terlibat,” pungkasnya.
Sumber: www.fajar.co.id