Dimana terjadi saling klaim antara kubu Abu Rizal Bakrie hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) versi Bali dengan kubu Agung Laksono Ketum versi Munaslub Ancol.
“Kemudian skenarionya di desain dengan SK Menkumham. Yang disahkan adalah Munaslub Ancol,” terang Pangi.
Dari kejadian itu, Pangi melihat ada desain politik yang didesain oleh penguasa kala itu.
Tidak menutup kemungkinan, situasi itu pula yang kini sedang dialami Partai Demokrat.
Pangi menyebut, semua parpol yang pernah mengalami KLB atau Munaslub, struktur kepengurusan partainya selalu ditandatangani dan disahkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
“SK mana yang tidak pernah ditandatangani oleh Menkumham yang namanya KLB? Bagaimana mungkin logikanya SK kepengurusan partai di tandatangani oleh Menkumham,” kata Pangi.
“Menkumham itu adalah pembantu presiden, sumber kekuasaannya adalah presiden. orang kan curiga, tapi presiden bukan menghentikan itu,” tandasnya.
Sumber: www.pojoksatu.id