JAKARTA— Politisi Partai Demokrat Lucy Kurniasari mendesak Presiden Jokowi memberikan jawaban terkait surat klarifikasi yang dikirim Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
AHY mengirimkan surat tersebut pada Senin (1/1) untuk meminta keterangan lebih jelas perihal kabar keterlibatan lingkaran Istana untuk mengkudeta kepemimpinannya.
Demikian disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya itu dalam keterangannya kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Selasa (2/1/2021).
“Kami juga mendesak respon segera dari Presiden Jokowi atas surat Ketua Umum AHY, pejabat di lingkaran istana menjadi dalang untuk mengkudeta kursi Ketum Partai Demokrat melalui KLB,” ungkapnya.
Anggota DPR RI Komisi IX itu berharap Jokowi secepatnya membalas surat klarifikasi yang dikirimkan AHY itu.
“Karena itu, kami percaya presiden tidak pernah berniat untuk mengganggu apalagi mengintervensi partai politik,” imbuhnya.
“Kami juga yakin, presiden Jokowi ingin menjaga marwah partai politik sebagai pilar demokrasi. Karena itu, kami mengharapkan agar partai politik dapat tetap independent di negeri tercinta,” sambung Lucy.
Kendati demikian, Lucy menegaskan akan tetap melawan penghianat partai dengan meneggakan Anggaran Dasar Rumah Tangga atau AD/ART.
Untuk itu, Lucy mengajak semua kader Demokrat yang ada di seluruh Indonesia untuk kompak merapatkan barisan demi kemajuan partai.
“Para penghianat akan kita lawan dengan menegakkan AD/ART, mari bersatu membersihkan para pengkhianat dari partai,” tegasnya.
Sementara itu, Mantan Ketua Pengurus Pendiri Partai Demokrat Ahmad Yahya mengatakan bahwa kepemimpinan AHY sebagai Ketum Demokrat cacat hukum.
Pasalnya, pada saat pelaksanaan kongres partai Demokrat pada bulan Maret 2020 pengangkatan AHY tidak berdasarkan Anggaran Dasar Rumah Tangga atau AD/ART.
“Kongres kemarin itu, tidak berdasarkan keputusan AD/ART partai Demokrat, terkesan dipaksakan, ini pemilihan cacat hukum,” ujarnya kepada wartawan saat konferensi pers di Restoran Sunda, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/2/2021).
Ia mengatakan dalam kongres tahun 2020 lalu itu tidak ada pelaporan dan pertanggung jawaban anggaran dan program partai.
Padahal, lanjut Ahmad, sebelum resmi menjabat sebagai Ketum semua prosedur itu harus dipenuhi.