JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko secara kesatria diminta mundur diri dari jabatan pascamencuatnya upaya kudeta di Demokrat. Permintaan ini disampaikan Ketua Umum Cakra AHY Irwan Fecho melalui siaran pers pada Selasa (2/2). "Secara kesatria seharusnya Pak Moeldoko mengundurkan diri," ucap Irwan.
Politikus Senayan dari Fraksi Partai Demokrat itu menegaskan bahwa Moeldoko harus mengundurkan diri untuk menjaga marwah Istana dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Jangan sampai publik meminta Jokowi menertibkan atau meminta beliau mundur," tegas politikus muda asal Kalimantan Timur ini. Irwan juga menyatakan, Moeldoko harus bisa mempertanggungjawabkan omongannya soal pertemuan dengan sejumlah kader Demokrat tidak dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pak Moel bilang tidak perlu mengaitkan dengan Pak Jokowi. konsekuensinya mundur dong atau dimundurkan oleh Presiden," tegas Wasekjen DPP Partai Demokrat itu. Selain itu, Irwan juga mewanti-wanti agar Moeldoko jangan mengganggu kepemimpinan AHY sebagai ketua umum yang sah di partai berlambang bintang mercy.
"Jangan coba ganggu Mas AHY. Bukan soal elektoral, tetapi kedaulatan dan harga diri Mas AHY. Kami pasti lakukan perlawanan," ancam Irwan.Soal langkah AHY mengirim surat kepada Presiden Jokowi terkait manuver politik Moeldoko untuk mengudeta posisi ketua umum Demokrat, Irwan menilai itu hal yang wajar.
Sebab, katanya, AHY ingin Presiden Ketujuh RI itu menertibkan pejabat-pejabat di lingkaran Istana agar tidak mengganggu internal partai politik lain. "Kalau berkirim surat ya karena kami melihat kewenangan menertibkan itu ada di Pak Jokowi. Itu konstitusi," sebut anggota Komisi V DPR ini.
Sumber: www.jpnn.com