Pangi menilai, sikap partai berlambang kepala banteng hitam tersebut tidak lain hanya ingin melemahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Pasalnya, jika pilkada digelar pada tahun 2024, maka Anies bakal kehilangan panggung selama dua tahun karena masa jabatannya berakhir pada tahun 2022.
“Pertama, ini ingin melemahkan Anies sehingga tak punya panggung selama 2 tahun,” ungkapnya dihubungi PojokSatu.id, di Jakarta, Jumat (29/1/2021).
Dengan begitu, kata Pangi, semua kepala daerah di seluruh Indonesia yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022, akan diisi pelaksana tugas (Plt).
“Bayangkan, ada ratusan kepala daerah yang akan plt kalau Pilkada Serentak 2024. Itu bisa dibayangkan Kemendagri dan PDIP bakal menang banyak,” tandasnya.
Diketahui, dalam draf revisi UU Pemilu, Pilkada akan dinormalisasi atau digelar 2022 dan 2023. Salah satu Pilkada yang akan digelar yakni Pilgub DKI Jakarta.
Sementara dalam UU Pemilu saat ini, perhelatan Pilgub DKI akan mundur pada 2024. Sehingga jabatan Anies setelah habis 2022, nantinya bakal diisi oleh penjabat sementara.
Sumber: www.pojoksatu.id