Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluhkan penyelenggaran Pemilu 2019. Banyak catatan yang diberikan oleh SBY terkait pemilu serentak yang digelar beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan yang disampaikan ketua umumnya adalah masukan untuk penyelenggaran Pemilu yang lebih baik ke depannya.
“Bukan bobrok lah, ya, tapi yang baik itu perlu diperbaiki,” kata Syarief saat dikonfirmasi, Jumat (13/12).
Menurut Syarif, Pemilu 2019 lalu memang banyak yang harus dievaluasi. Salat satunya banyaknya kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang menjadi korban jiwa.
Adapun di Pemilu 2019 kemarin, tercatat petugas KPPS yang meninggal sebanyak 440 orang. Sementara petugas yang sakit 3.788 orang. Hal ini menurut Jansen tidak boleh terjadi lagi di pemilu yang akan datang.
Dengan demikian, salah satu rekomendasi adalah Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tidak digabung. Sebab ia takut akan timbul banyak korban jiwa lagi.
“Sebaiknya dipisah ya (pilpres dan pileg). Satu hal juga, kalau bersamaan seperti kemarin itu,” katanya.
Sekadar informasi SBY menyampaikan pidato politik refleksi pergantian tahun bertajuk ‘Indonesia Tahun 2020: Peluang, Tantangan, dan Harapan’.
Dalam pidatonya, SBY mengulas Pilpres 2019 yang menurutnya memiliki catatan buruk dalam sejarah. Catatan itu mengenai politik identitas yang mengemuka selama pilpres.
“Yang buruk, pertama kali dalam sejarah, pemilu kita diwarnai oleh politik identitas yang melebihi takarannya. Juga pertama kali terjadi banyak korban jiwa, baik karena kekerasan maupun bukan,” kata SBY
Namun, lanjut dia, persatuan bangsa tetap terjaga dengan baik. SBY mengatakan pada akhirnya semua sadar dan terpanggil. Oleh karena itu, SBY menyatakan pemerintah perlu mengevaluasi sistem, undang-undang, dan penyelenggaraan pemilu.