Senin, 19 October 2020
Oleh : Dahlan Iskan
BERTANYALAH kepada para bupati: apa yang akan mereka lakukan setelah UU Cipta Kerja itu diberlakukan nanti.
"Kami belum tahu. Kami belum mendapat penjelasan."
Itulah kesimpulannya. Mereka masih menunggu dan menunggu. "Kami sudah mengajukan permintaan penjelasan ke Kemendagri," ujar Ketua Asosiasi Bupati se-Indonesia Abdullah Azwar Anas.
Anas adalah Bupati Banyuwangi yang hampir selesai masa jabatannya. Istrinya lagi unggul sebagai calon penggantinya lewat Pilkada dua bulan lagi.
Begitu banyak bupati/wali kota di Indonesia. Tipe manusianya pun berbeda-beda. Termasuk dalam menyikapi otonomi daerah. Pun saat menyikapi kebijakan pusat.
Begitu banyak persoalan di UU Cipta Kerja yang menyangkut bupati/wali kota. Yang sukses tidaknya misi UU baru itu banyak ditentukan oleh sikap para bupati dan wali kota.
Anas menggambarkan, penjelasan pusat kepada para bupati itu nanti tidak cukup sekali. "Sebaiknya setiap pertemuan membahas satu topik saja. Biar benar-benar jelas," katanya.
Berarti pertemuan itu nanti tidak akan cukup 10 kali. Tapi mestinya juga tidak masalah. Sekalian sebagai pemanasan untuk membentuk iklim baru. Bisa juga disebut sebagai program mempersiapkan mental para bupati dan wali kota: bahwa wewenang mereka tidak akan sebanyak dulu lagi.
Bupati adalah manusia juga. Yang terdiri dari fisik, perasaan, dan pikiran. Tidak semua orang bisa berubah secara total dalam waktu sekejap.
Maka penjelasan mengenai apa yang harus dilakukan bupati menjadi salah satu kunci. "Kalau bisa sekaligus saja para kepala dinas diikutkan dalam forum itu", ujar Anas.
Saya bayangkan teknologi rapat jarak jauh akan bisa menyelesaikan persoalan teknisnya. Begitu pentingnya penjelasan ini jangan sampai teknologi rapat jarak jauhnya sembarangan saja.
Saya membayangkan betapa serunya forum itu nanti. Terutama kalau dikaitkan dengan hilangnya sejumlah pendapatan daerah. Misalnya akibat hilangnya banyak perizinan.
Lebih seru lagi kalau sudah tiba pada pembahasan tata ruang. Semua bupati/wali kota harus benar-benar menguasai bidang itu. Apalagi kalau dalam UU Cipta Kerja itu harus sampai mengacu ke tata ruang tingkat kecamatan.
Itulah pekerjaan terbesar dalam masalah koordinasi. Yakni mengoordinasikan begitu banyak bupati/wali kota dengan masing-masing punya gaya.