Untuk diketahui, anggaran perlindungan sosial tahun 2021 dialokasikan Rp 421,7 triliun. Sri Mulyani mengatakan bahwa program perlindungan sosial sangat krusial dan wajib dilakukan secara meluas di tengah pandemi Covid-19. Khusunya, diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan.
Selain tingkat pengangguran dan kemiskinanan, tingkat ketimpangan alias rasio gini dipatok pada kisaran 0,377-0,379. Kemudian, indeks pembangunan manusia diharapkan mencapai 72,78-72,95. Melalui kebijakan fiskal 2021, diharapkan pula dapat mencapai indikator pembangunan tahun depan dengan target nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan mencapai kisaran 102-104.
Bank Dunia sebelumnya memproyeksikan akan terdapat tambahan 38 juta orang miskin di kawasan Asia Timur dan Pasifik pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Proyeksi tambahan kemiskinan ini muncul meski Bank Dunia memproyeksi ekonomi di kawasan ini masih tumbuh 0,3% hingga 09%.
Berdasarkan laporan Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik edisi Oktober 2020, 33 juta jiwa seharusnya telah keluar dari garis kemiskinan dan 5 juta jiwa lainnya kembali jatuh ke di bawah garis kemiskinan.
Bank Dunia menyebut kawasan Asia Timur dan Pasifik mengalami tiga guncangan, yakni pandemi Covid-19, dampak dari langkah-langkah pembatasan sosial, serta gema dari resesi global akibat krisis. Sementara untuk Indonesia, Bank Dunia memproyeksi tambahan delapan juta orang miskin pada tahun ini. Perkiraan tersebut jika tak ada dukungan pemerintah untuk rumah tangga. ”Ini akan menggagalkan usaha pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dalam tujuh tahun terakhir,” kata Bank Dunia dalam laporannya, Selasa (29/9).
Namun, Bank Dunia menilai jika bantuan ekonomi pemerintah disampaikan dengan tepat sasaran dan masyarakat bisa bekerja kembali pada kuartal III tahun 2020, angka kemiskinan dapat menurun dari 9,4% pada 2019 menjadi antara 8,2% hingga 9% pada tahun ini. (fin/ful)