Semua menjawab: belum.
Bukankah ada berita bahwa vaksin itu sudah diproduksi di Tiongkok?
"Belum untuk umum," jawab mereka.
Mereka umumnya juga berharap vaksinasi sudah bisa dimulai Januari akhir tahun depan.
Memang, biar pun Tiongkok, juga harus tunduk pada WHO –organisasi kesehatan dunia. WHO-lah yang akan mengeluarkan izin edar secara internasional.
Bahwa ada yang sudah divaksinasi itu sifatnya penggunaan darurat. Misalnya untuk tentara dan tenaga kesehatan di rumah sakit. Itu pun juga selektif.
Salah satu yang dianggap selektif adalah: orang Tiongkok yang akan terbang ke luar negeri. Agar mereka tidak tertular virus di negara tujuan. Lalu ketika pulang tidak membawa oleh-oleh yang membahayakan itu.
Kita sendiri sudah diberi harapan itu: November nanti sudah akan punya 10 juta vaksin. Yang dibeli dari Sinovac, Tiongkok.
Vaksin itu dikirim ke Indonesia dalam bentuk kontainer besar. Untuk dibotolkan menjadi 10 juta unit kecil yang siap disuntikkan. Yang melakukan pembotolan dan pengemasan itu adalah PT Biofarma, salah satu BUMN farmasi yang berpusat di Bandung.
Mungkin 10 juta pertama itu habis untuk para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Skemanya pun mungkin masih tergolong ''pemakaian darurat''.
Lalu di pada Desember mendapat 10 juta lagi. Mungkin untuk polisi, tentara, dan pegawai yang di pabrik-pabrik dan mal-mal.
Januari 2021 mendapat 10 juta lagi. Masih untuk golongan yang lebih memerlukan.
Semua itu ada konsekuensinya.
Begitu November kita mulai vaksinasi –biar pun darurat– berarti dalam satu tahun berikutnya seluruh rakyat sudah harus divaksinasi. Atau setidaknya 75 persen dari jumlah penduduk.
Tapi kalau dalam setahun kita ''hanya'' bisa produksi 120 juta (10 juta/bulan), itu baru cukup untuk 50 persen penduduk. Apalagi kalau satu orang harus diinjeksi dua kali.
Itu akan mengkhawatirkan. Sebab daya kebal vaksin itu hanya untuk sekitar 1 tahun. Bisa jadi 50 persen yang belum vaksinasi punya potensi menulari mereka yang daya kebalnya sudah lewat.