JAKARTA– Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan fakta bahwa pemerintahan Joko Widodo telah menggelontorkan dana sebesar Rp Rp 90,45 miliar hanya untuk membayar influencer sejak 2014. Data itu diambil ICW dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Ekonom senior Rizal Ramli (RR) menulis sentilannya terkait temuan itu. RR mengatakan, influencer dan buzzer dibayar untuk memuji-muji pemerintah dan melawan perbedaan pendapat. Dia menganggap keduanya seperti sampah demokrasi
“Oh.. oh.. ternyata benar toh, membiayai influenser-infuncer nora dan buzzeRP untuk memuji-memuji diri sendiri bagaikan Dewa dan menghancurkan lawan-lawan yang berbeda pendapat. Sampah demokrasi kok dipelihara ? Pantes semua awut-awutan.” Tulis RR dikutip akun twitternya, Sabtu (22/8).
Hal senada dicuit oleh Politikus Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. Dia Menyarankan Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) agar memeriksa temuan itu
“Semakin membuktikan kalau buzzer itu memang ada. Karena pakai uang negara. blBaiknya @bpkri audit serius soal ini. Agar tidak jadi gosip, jelas penerima dan penggunaannya.” Cuit Jansen.
Dia menganggap buzzer dipakai bukan untuk mempromosi kinerja pemerintah, tetapi menyerang lawan politik.
“Buzzer ini sekarang bukan promosi kinerja pemerintah tapi nyerang dan bully orang-orang kritis di media sosial,” ujar Jansen.
Dia mengatakan, media sosial instagram sering ada tulisan unggahan ini promosi. Sehingga publik tahu bahwa itu merupakan sponsor. Padah itu merupakan kerjaan influencer dan buzzer.
“Harusnya nulis, materi ini berbayar bukan pendapat pribadi. Biar terbuka dan publik tahu. Karena uang rakyat! Diluar nanti tetap diaudit kerena itu keharusan.” Pungkas Jansen.
Sebelumnya, Peniliti ICW, Egi Primayogha mengatakan, ICW menggunakan kata kunci influencer dan key opinion leader di LPSE sejak awal era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasilnya terdapat jumlah paket pengadaan mencapai 40 dengan kata kunci tersebut.
“Anggarannya mencapai Rp 90,45 miliar. Anggaran belanja bagi mereka (influencer) semakin marak setelah 2017, mulai ada sejak itu. Hingga akhirnya meningkat di tahun-tahun berikutnya,” ujar Egi dalam diskusi Kamis, 20 Agustus 2020.
Egi mengatakan secara umum, total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital adalah Rp 1,29 triliun sejak 2014. Kenaikan signifikan terjadi dari 2016 ke 2017. Pada 2016, anggaran untuk aktivitas digital hanya Rp 606 juta untuk 1 paket pengadaan saja. Namun pada 2017, angka paketnya melonjak menjadi 24 dengan total anggaran Rp 535,9 miliar. (dal/fin).