JAKARTA - Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia, Titi Purwaningsih pesimistis proses penetapan Perpres tentang Penggajian dan Tunjangan Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja akan berlangsung cepat.
Apalagi tidak ada tenggat waktu berapa lama rancangan Perpres Penggajian dan Tunjangan PPPK itu harus ada di meja Presiden Joko Widodo dan selanjutnya diteken.
"Belum tahu juga di Setneg makan waktu berapa lama untuk sampai ke meja presiden. Harapannya bisa cepat, tinggal tergantung Setneg dan presiden ujungnya," kata Titi kepada JPNN.com, Rabu5 Agustus.
Dia waswas penetapan Perpres Gaji PPPK diulur lagi dalam waktu panjang dengan alasan pemerintah fokus menangani pandemi COVID-19. Titi menilai, walaupun presiden sebagai penentu akhir, tetapi semua tergantung setneg. Apakah amanah atau tidak dengan surat yang diajukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
"Kalau surat MenPAN-RB sudah sampai, Setneg langsung diberikan kepada presiden, tetapi tidak langsung diteken presiden, itu baru dibilang presiden belum mau tanda tangan. Namun, bila setnegnya lama mengajukan kepada presiden, itu berarti yang menahan setnegnya," bebernya.
Titi menambahkan, saat ini honorer K2 baik yang lulus PPPK pada April 2019 dan belum ikut seleksi PPPK, tengah memantau perkembangan pembahasan Rancangan Perpres tersebut. Apakah sudah bergerak maju atau masih jalan di tempat saja.
"Kami sudah kenyang dengan janji dan PHP makanya enggak bisa percaya begitu saja dengan statement belaka. Kami butuh bukti, bukan omongan doang," tandas Titi Purwaningsih. (jpnn/fajar)