JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim belum setahun menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Dirinya pun sebelumnya juga tidak berkecimpung di dalam birokrasi pemerintahan Indonesia.
Bahkan, pada saat pertama kali dia menjabat sebagai menteri, dirinya harus menghadapi tantangan pandemi Covid-19 yang membuat dampak masif terhadap aktivitas, seperti melemahnya perekonomian nasional dan juga tidak efektifnya pembelajaran dalam sistem pendidikan.
Padahal sebelum adanya pandemi, dirinya telah membuat berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Mulai dari penghapusan UN, Merdeka Belajar hingga yang terbaru adalah adopsi teknologi pada sistem pendidikan di masa mendatang.
Ketika ditanya mengenai bagaimana dirinya menilai kinerja dalam peningkatan pendidikan di Indonesia, Nadiem pun menjawab.
“Untuk menilai kinerja saya, ya saya sih selalu tidak puas, waktu pertama kali bicara dengan eselon 1, saya memberikan peringatan kepada mereka kalo saya kerja memang ngga akan pernah puas, jadi jangan harapkan kalau saya bilang puas,” ungkap dia melalui siaran streaming, Sabtu (11/7).
Apalagi, menurut dia di pemerintahan banyak hal yang membuat dirinya frustasi. Seperti permasalahan birokrasi, administrasi, regulasi hingga menjadi seseorang yang mengambil keputusan penting.
“Menjadi profil yang sangat publik, berbagai macam keputusan berat yang kita lakukan pasti ada seseorang yang tidak setuju, bagaimana menghandle itu, itu kan bagi saya dan tim saya itu tekanan yang sangat tinggi,” tutur dia.
Namun, menurut dia hal terpenting adalah untuk terus aja menjalankan program yang telah diluncurkan dengan optimal. Di mana kekuatan mental harus menjadi utama untuk semua timnya.
“Kinerja kita harus selalu lebih baik dan perlu kita perbaiki terus, tapi yang terpenting adalah kita memberikan segalanya untuk menghasilkan ini (peningkatan pendidikan), kita nggak harus putus asa,” jawabnya.
Selain itu, menurut dia, yang memiliki hak dalam menilai kinerjanya adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta masyarakat Indonesia.
“Saya tidak berhak menilai kinerja diri saya sendiri, yang bisa menilai kinerja saya hanya dua, pak presiden dan masyarakat Indonesia, itu adalah dua penilai kinerja saya,” pungkasnya.