Sementara Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan membeberkan data pemutakhiran indeks kerawanan pemilu (IKP) Pilkada 2020.
“Mengenai indeks kerawanan pilkada ini mudah-mudahan data kami ini memang valid karena bukan sampel tapi laporan dari seluruh Bawaslu daerah dan diharapkan menjadi bagian deteksi dini. Dan pada akhirnya pilkada ini bisa berjalan dengan baik dan sukses sesuai dengan yang kita harapkan,” katanya.
Ditambahkan anggota Bawaslu M Afifuddn, sebenarnya IKP telah diluncurkan pada Februari lalu. Namun belum memasukkan pandemi COVID-19 sebagai salah satu potensi kerawanan Pilkada 2020 meningkat.
“Pada pemutakhiran kali ini, Bawaslu memasukkan konteks pandemi yang kita alami beberapa bulan ini. Pandemi ini memang sangat memengaruhi penyelenggaraan pilkada,” ucapnya.
Berdasarkan IKP Pilkada 2020 yang sudah dimutakhiran, ada 27 kabupaten kota yang terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi.
Dibeberkananya, 20 daerah dengan kerawanan tertinggi dalam konteks pandemi adalah Kota Makassar, Kabupaten Bone Bolango, Bulungan, Karawang, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon, dan Kabupaten Gowa.
Kemudian Kabupaten Sijunjung, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tasikmalaya, Lamongan, Kotawaringin Timur, Kota Banjarbaru, Ternate, Depok, dan Tangerang Selatan, Semarang, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Melawi.
Untuk mencegah potensi kerawanan tersebut, Bawaslu merekomendasikan pada seluruh pemangku kepentingan agar memastikan penyelenggara, peserta, pendukung, dan pemilih menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan verifikasi faktual calon perseorangan dan pemutakhiran serta pemilih.(gw/fin)