JEKTVNEWS.COM - Menteri Sosial, Tri Rismaharini, mengungkapkan kebingungannya terkait data jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino sebesar Rp400 ribu. Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Risma mengemukakan bahwa terdapat dua versi data calon penerima, yaitu 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan 21 juta KPM. Pada rapat tersebut, Risma mengakui keheranannya mengenai angka 18,8 juta KPM yang sebelumnya disebutkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai penerima BLT El Nino. Namun, menurutnya, ada juga data yang mencatat 21 juta KPM sebagai penerima BLT El Nino.
BACA JUGA:IHSG Berpotensi Menguat di Tengah Stabilitas Ekonomi
Risma menjelaskan, "Kemarin memang keputusannya, saya tidak tahu angka 18,8 juta (KPM) itu dari mana. Kami lagi mengajukan anggaran, kalau yang penerima program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai (BPNT), kemudian yang double tumpang tindih totalnya itu 21 juta ratus ribu sekian KPM. Nah, sisanya lagi coba kita sampaikan." Mantan wali kota Surabaya tersebut menegaskan bahwa pada rapat terbatas di Istana Negara, angka yang muncul untuk penerima BLT El Nino adalah 18,8 juta KPM. Namun, pada rapat terakhir, jumlahnya meningkat menjadi 21 juta keluarga.
Risma berjanji akan memeriksa validitas data jumlah calon penerima dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait hal ini. Di samping itu, ia juga mengusulkan agar BLT ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia untuk mempercepat distribusi. Pemerintah berencana memberikan BLT El Nino sebesar Rp400 ribu untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang terpukul oleh kenaikan harga beras dan bahan pokok. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah menjelaskan bahwa data 18,8 juta KPM diambil dari Kementerian Sosial, sehingga pemerintah tidak perlu mengumpulkan data penerima baru.
BACA JUGA:Jawa Dominasi Struktur Ekonomi Indonesia Meski Tumbuh Lambat
Sri Mulyani menguraikan bahwa pihaknya akan menambahkan anggaran sebesar Rp7,52 triliun agar Kementerian Sosial dapat melaksanakan program ini. Awalnya, BLT El Nino akan dibayarkan dalam dua termin, yaitu pada November dan Desember 2023, dengan besaran Rp200 ribu per bulan untuk setiap KPM. "Kita berikan BLT untuk 18,8 juta KPM. Kenapa? Karena sudah ada by name, address, dan account number (di Kemensos)," kata Sri Mulyani. Sebagai upaya percepatan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa proses pembayaran akan dijalankan sekaligus pada November 2023 dan Desember 2023, sehingga setiap KPM akan menerima sekaligus Rp400 ribu. Pemerintah sedang berusaha memastikan bahwa bantuan ini akan tersalurkan kepada mereka yang membutuhkan di tengah gejolak ekonomi yang mempengaruhi banyak warga.