JEKTVNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang memiliki peran krusial dalam mengawasi dan mengatur pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem demokrasi, KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilihan umum dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi tugas dan fungsi utama KPU dalam menjalankan misinya.
Tugas-tugas KPU:
Menyusun Daftar Pemilih:
KPU memiliki tugas menyusun daftar pemilih yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Proses ini melibatkan pendaftaran dan verifikasi data pemilih agar daftar pemilih akurat dan tidak mengandung pemilih ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat.
BACA JUGA:Drama The First Responders 2 diproduksi oleh Studio Dragon, Berikut Fakta Menariknya
Penyelenggaraan Pemilihan Umum:
Tugas utama KPU adalah menyelenggarakan pemilihan umum, termasuk Pemilihan Umum Presiden (Pilpres), Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. KPU bertanggung jawab untuk merancang sistem pemilihan, mengatur jadwal, mempersiapkan sarana dan prasarana, serta mengawasi proses pemungutan suara dan penghitungan hasil.
Penetapan Hasil Pemilihan:
Setelah proses pemilihan selesai, KPU memiliki tanggung jawab untuk menghitung dan menyatakan hasil pemilihan. Ini melibatkan penghitungan suara dari berbagai tempat pemungutan suara (TPS) dan memastikan bahwa hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penyusunan Peraturan Pelaksanaan:
KPU juga memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemilihan umum, seperti peraturan tentang mekanisme pencalonan, kampanye, debat publik, dan lain-lain.
BACA JUGA:Punya Banyak Manfaat untuk Kesehatan, Apakah Biji Pepaya Aman Dikonsumsi?
Fungsi-fungsi KPU:
Regulasi dan Penyusunan Aturan:
Salah satu fungsi utama KPU adalah menyusun regulasi dan aturan terkait pemilihan umum. Ini termasuk aturan tentang pelaksanaan kampanye, partisipasi calon, mekanisme debat publik, pembiayaan kampanye, dan lain-lain.